Bagaimanakah Ketentuan Penandatanganan SPT?

Dasar Hukum
Undang-undang No. (Selanjutnya UU) 28/2007 Pasal 3 Ayat (1b) dan (7)

Ayat (1b) “Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

Penyampaian SPT selain kebenaran secara substansi dalam pengisiannya harus benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani. Tanda tangan merupakan salah satu syarat sbeuah SPT dianggap disampaikan sehingga perlu dicermati mengenai ketentuan yang mengatur tentang penandatanganan Surat Pemberitahuan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penyampaian SPT

Jawaban: Terdapat 3 cara penandatanganan yang diperbolehkan yaitu tanda tangan secara biasa, tanda tangan menggunakan stempel, atau tanda tangan elektronik/digital.

Jawaban: Masing-masing tanda tangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama

Jawaban: Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Jawaban: Boleh. Menggunakan surat kuasa khusus.

Jawaban : SPT dianggap tidak disampaikan

kata kunci : Tanda Tangan, Surat Pemberitahuan, UU 28/2007, KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan.