Kebijakan Pajak Inggris Setelah Brexit: Keuntungan atau Kerugian?

Pada kampanye Brexit, pajak adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Pasca-Brexit, Inggris mendapat kebebasan untuk mengatur pajak termasuk pajak pendapatan, pajak perusahaan, dan PPN. Karena UU Inggris tidak terikat lagi dengan peraturan Uni Eropa, ini akan meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas UU pajak Inggris. Banyak yang memprediksi bahwa Inggris akan menjadi Singapore on Thames. Anggota parlemen Inggris juga menyatakan bahwa Brexit akan berdampak pada pengurangan pajak perusahaan Inggris. Meskipun demikian, faktanya tarif pajak perusahaan di Inggris meningkat sebagai respons terhadap perkembangan pajak internasional dan pergolakan fiskal akibat pandemi Covid-19. Pada April 2023, tarif pajak perusahaan UK akan meningkat dari 19% ke 25%. Hal itu adalah kenaikan tarif pajak pertama setelah 50 tahun. Akhirnya, pada anggaran musim gugur 2021, Chancellor mengumumkan serangkaian tindakan pajak dengan judul “Seizing the opportunities of Brexit” yang memfokuskan kembali keringanan pajak penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap kegiatan yang dilakukan di Inggris dan untuk menghapus keringanan pajak perusahaan khusus sehubungan dengan kerugian lintas batas Wilayah Ekonomi Eropa. 

Sebelum Brexit, peraturan PPN yang ada di Inggris tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh parlemen Uni Eropa. Maka dari itu, setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, PPN adalah peraturan pajak yang paling terpengaruh dengan Brexit. Setelah Brexit, Inggris bisa bebas mengatur PPN, Sebenarnya, Inggris dimungkinkan untuk menghapus PPN, tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi karena pajak adalah sumber pendapatan Inggris terbesar ketiga. Akibat Brexit, barang yang diekspor dari Inggris akan menerima PPN di negara tujuan, sedangkan barang yang diimpor ke Inggris dari Uni Eropa akan dikenakan PPN Inggris. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya keinginan produsen dan distributor kecil Uni Eropa untuk mengimpor barang dagangannya ke Inggris. Semua perubahan PPN dan perubahan terkait Brexit lainnya membuat perdagangan barang dan jasa Uni Eropa dengan Inggris khususnya business to consumer menjadi lebih mahal, lebih rumit, dan kurang menarik bagi pebisnis dan konsumen. Menurut survei yang dilakukan terhadap bisnis dan perdagangan antara Inggris dan Jerman, 45% responden menyatakan bahwa bea cukai dan tarif pajak baru menjadi tiga tantangan operasional terbesar pasca-Brexit bersama tarif angkutan umum yang naik dan beban administrasi tambahan.  Akhir kata, kendala keuangan dan tekanan internasional mengenai pajak lebih penting untuk arah kebijakan pajak daripada fakta Inggris telah meninggalkan Uni Eropa.

Sumber :