TAX
Peraturan Terbaru Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP
Wellcode.IO team | 17 DEC 2020
Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru tentang tata cara penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020.
Terbitnya kebijakan ini berlaku sejak 7 Desember 2020 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018.
Baca Juga: Barang-barang yang Disita Saat Penagihan Pajak
“Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau menetapkan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP dinyatakan masih berlaku,"
"Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini,” penggalan Pasal 28, dikutip pada Kamis (17/12/2020).
Objek, jenis, dan tarif atas jenis PNBP
Pasal 2 ayat (1) menyebut seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) objek PNBP yang dimaksud punya kriteria sebagai berikut:
- Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah;
- Penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- Pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
- Penetapan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3 ayat (1) menyebut objek PNBP sebagaimana yang dimaksud meliputi beberapa kriteria:
- Tarif atas jenis PNBP pemanfaatan sumber daya alam, tarif atas jenis ini diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah;
- Tarif atas jenis PNBP pelayanan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri;
- Tarif atas jenis PNBP pengelolaan kekayaan negara dipisahkan diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham;
- Tarif atas jenis PNBP pengelolaan barang milik begara diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri;
- Tarif atas jenis PNBP pengelolaan dana diatur dengan Peraturan Menter; dan
- Tarif atas jenis PNBP hak negara lainnya diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri.
Untuk melihat salinan dokumen Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2020, bisa diunduh dengan klik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
