Apakah Sanksi Jika Diterbitkan STP?

Ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak;
e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; atau;
f. dihapus;
g. dihapus; atau
h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: 

• diterbitkan keputusan;
• diterima putusan; atau
• ditemukan data atau informasi,

yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.
Ayat (3) : “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”
Ayat (5a) : “Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.”

• Jika berdasarkan hasil penelitian, saya melakukan kesalahan hitung atau tulis dalam pengisian Surat Pemberitahuan kemudian diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), sanksi apakah yang akan dikenakan?

• Jika pajak dalam tahun berjalan saya tidak dibayar dan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), apakah saya akan dikenai sanksi?

• Berapakah besarnya tarif bunga untuk STP yang diterbitkan karena kesalahan hitung atau tulis dan pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar?

• Jika Pajak Penghasilan Orang Pribadi saya yang terutang untuk Desember 2020 tidak dibayarkan dan STP diterbitkan pada 4 Oktober 2021, berapa bulan sanksi yang harus saya bayar?

• Jika Pajak Penghasilan Orang Pribadi saya yang terutang sebesar Rp250.000.000 dan suku bunga acuan sebesar 7%. Maka berapa besar sanksi administrasi yang harus saya bayarkan?