Bolehkah Menunda atau Mengangsur Bayar Pajak?

Pasal 9 Ayat (4) : “Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
Pasal 19 Ayat (2) : “Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”
Pasal 19 Ayat (4) : “Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.”

• Saya mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar pajak, apakah saya diperbolehkan mengangsur?

• Perusahaan rekan saya mengalami kebakaran sehingga menyebabkan biaya tidak terduga yang mengakibatkan belum bisa melakukan pembayaran pajak karena klaim asuransi kebakaran perusahaan tersebut tidak dapat langsung dilakukan. Apakah rekan saya tersebut diizinkan untuk terlambat melakukan pembayaran pajak?

• Jika saya diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak saya, apakah saya akan dikenakan sanksi?

• Berapakah tarif bunga yang dikenakan jika saya diperbolehkan menunda atau mengangsur pembayaran pajak?

• Saya adalah seorang dokter dengan penghasilan cukup tinggi. PPh yang harus saya bayar setiap tahunnya sebesar Rp120.000.000. Jika saya telah diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak penghasilan saya sebagai dokter pada tahun 2020 dan baru akan dibayar pada 7 September 2021, berapakah jumlah sanksi yang dikenakan? Suku bunga acuan yang berlaku 6%.