Kapasitas Inovasi: Solusi Penghindaran Pajak

Abstraksi
Kondisi perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kemampuan warganya dalam berkompetisi. Salah satu faktor pendorongnya adalah kapasitas inovasi nasional, yang ditentukan oleh kemampuan usahawan di negara tersebut untuk menciptakan kebaruan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Namun demikian, sering kali hambatan dalam inovasi adalah pembiayaan yang dialokasikan dari kas perusahaan, sehingga tak jarang untuk mengakali kendala keuangan tersebut perusahaan kemudian cenderung menghindari pajak untuk memangkas pengeluaran. 

Diskusi
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, negara berupaya memaksimalkan kepatuhan pajak.  Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengurangi hingga menanggulangi penghindaran pajak. Dari sudut pandang wajib pajak, pertanyaan mengenai hubungan inovasi (dalam konteks kemampuan wajib pajak mengembangkan kapasitasnya dalam mendapatkan penghasilan) dengan kepatuhan pajak telah banyak dibahas. Diskursus yang sering muncul berpusat pada dua sudut pandang. Di satu sisi, pajak yang tinggi dapat mengurangi arus kas internal perusahaan yang seharusnya dapat dialokasikan sebagai pembiayaan proyek inovasi. Pajak yang tinggi juga mendorong perusahaan untuk mengambil lebih banyak utang, yang mana jelas bukan cara ideal untuk membiayai inovasi. Di sisi lain, penyediaan insentif pajak untuk Research & Development (R&D) ditujukan untuk mendorong perusahaan untuk lebih banyak melakukan investasi R&D alih-alih belanja modal. Di samping semua itu, sudut pandang lain, yaitu hubungan antara kapasitas inovasi dengan penghindaran pajak agaknya terlupakan. 

Kapasitas inovasi dapat diartikan sebagai potensi suatu entitas untuk menciptakan kebaruan. Semakin besar potensi perusahaan-perusahaan dalam suatu negara untuk menghasilkan kebaruan, semakin tinggi pula kapasitas inovasinya. Potensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan arus kas internalnya. Teori kebijakan publik menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam hal merangsang inovasi perusahaan dengan membangun sistem inovasi nasional yang kuat. Sebab pada akhirnya, perusahaan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kapasitas inovasi nasional negara tersebut berupa peningkatan kinerja inovasi dan kapasitas produksi, yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Iklim inovasi yang terbangun dengan baik akan memperkuat posisi perusahaan dalam ekonomi transisi dan memungkinkan terbentuknya keunggulan kompetitif. Proyek inovasi tentu membutuhkan pembiayaan yang diambil dari arus kas perusahaan, karenanya, untuk mengakali kendala keuangan, perusahaan memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak.

Pemerintah dapat turut berperan dalam membangun iklim inovasi yang kuat melalui pendanaan atau insentif yang diberikan guna mendorong terjadinya inovasi. Dengan meringankan beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan, diharapkan perusahaan tidak perlu lagi khawatir dalam mendanai inovasi, dan mengurangi kecenderungannya dalam menghindari pajak.

Untuk dapat membiayai peningkatan taraf kesejahteraan, sudah menjadi hal yang lumrah bila negara berupaya meningkatkan pendapatannya. Di Indonesia sendiri, lebih dari 70 persen pendapatan negara bersumber dari pembayaran pajak. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mulai dari digitalisasi perpajakan, keringanan pajak, hingga wacana pengampunan pajak yang masih terus dimatangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepatuhan pajak sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak untuk mengeluarkan biaya yang ditentukan. Dengan kata lain, semakin besar penghasilan wajib pajak, semakin tinggi kemampuan wajib pajak untuk mematuhi pajak, dan semakin tinggi pula pendapatan negara sebagai akibatnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila wajib pajak memiliki kemampuan untuk mengembangakan usahanya, termasuk menghasilkan inovasi-inovasi. Inovasi membutuhkan biaya, yang seringkali terhambat oleh ketidakseimbangan antara penghasilan dengan pengeluaran. Mungkin sudah saatnya pemerintah turut andil dalam meningkatkan kapasitas inovasi negara, baik melalui insentif pajak untuk proyek R&D maupun langkah lainnya yang dirasa bijak dan sesuai dengan kondisi perekonomian negara.


Sumber:
Nama Pengarang: Uyar A., Bani-Mustafa A., Nimer K., Schneider F., Hasnaoui A.
Judul Artikel: Does innovation capacity reduce tax evasion? Moderating effect of intellectual property rights
Tahun Artikel: 2021
Publisher: Elsevier Ltd