Pemerintah merencanakan program Kartu Prakerja 2021 bakal diadakan lagi. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan target kepesertaan telah mencapai hingga 100% atau sekitar 5,6 juta orang peserta.

 

Bahkan pendaftar Kartu Prakerja telah mencapai puluhan juta. Oleh karena itu, pemerintah akan memperpanjang program Kartu pekerja ke tahun 2021 agar lebih banyak peserta yang bisa dijaring.

"Program ini sudah mencapai target kepesertaan 100% atau kurang lebih 5,6 juta orang. Tapi, saya dengar yang daftar itu ada 43 juta orang, cukup besar sekali."

"Maka dari itu kami dari pemerintah memutuskan insyaallah melanjutkan kegiatan ini di 2021. Insyaallah," kata Maruf Amin dalam webinar yang diadakan PMO Kartu Prakerja, Senin (27/12/2020).

Maruf Amin mengharapkan para peserta yang telah mengikuti program ini mampu meningkatkan keterampilan ataupun membuka usaha baru.

Dirinya juga mengatakan program Kartu Prakerja pun bisa mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi Corona karena memiliki komponen insentif bagi para pesertanya.

"Harapannya di situasi pandemi ini para pekerja bisa meningkat ketrampilan dan membuka usaha baru. Kartu prakerja juga memiliki komponen insentif untuk mendorong daya beli di tengah pandemi," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemulihan ekonomi yang diteruskan di tahun 2021.

"Beberapa program pemulihan ekonomi apakah terkait program KUR atau subsidi lainnya akan dilanjutkan di kuartal I 2021. Support daya beli tetap dilakukan di 2021, subsidi KUR dan kartu Prakerja. 

 

"Ini akan berikan nafas buat masyarakat menjaga daya beli yang ada," ujar Airlangga dalam konferensi pers BNPB dilansir dari bisnis.com, Senin (9/11/2020).

Sementara itu, pemerintah akan menambah Rp 10 triliun anggaran program Kartu Prakerja. Total anggaran program pelatihan ini pun naik dua kali lipat di tahun 2021. Dari Rp 10 triliun hingga mencapai Rp 20 triliun.

Hal ini dijelaskan oleh Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang realisasi APBN tahun 2020 termasuk realisasi PEN, dan pelaksanaan APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (27/1/2021).

"Bapak presiden memutuskan program Prakerja dinaikkan dua kali lipat. Jadi tadinya Rp 10 triliun tahun ini, supaya disamakan dengan tahun lalu menjadi Rp 20 triliun. Jadi kita tambahkan Rp 10 triliun," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini  menyebutkan penambahan anggaran Kartu Prakerja akan masuk ke dalam anggaran tambahan pada program perlindungan sosial (perlinsos). Nilainya mencapai sebesar Rp 36,6 triliun di tahun 2021.

Sri Mulyani  juga mengatakan pemerintah akan meningkatkan beberapa manfaat program perlinsos lain, selain Kartu Pekerja.

Seperti melanjutkan pemberian subsidi kuota untuk sektor pendidikan, dikson listrik untuk pelanggan berkapasitas 450 VA dan 900 VA, serta penambahan besaran manfaat untuk program Kartu Sembako.

"Jadi ini masuk dan bantuan bansos tunai tambahan dari Rp 200 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan," ungkapnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 533,1 triliun pada tahun 2021.

Anggaran tersebut terbagi untuk beberapa kelompok, meliputi progam kesehatan Rp 104,70 triliun, perlinsos sebesar Rp 150,96 triliun, program prioritas Rp 141,36 triliun, kelompok dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 156,06 triliun.

Besaran anggaran PEN di tahun ini tidak berbeda jauh dari tahun 2020 yang realisasinya sebesar Rp 579,78 triliun atau 83,4% dari total Rp 695,2 triliun.